Website dalam tahap dikembangkan! Pantau perkembangannya klik disini Sahabat

Rakyat Adalah Alat Untuk Memenuhi Kebutuhan Negara

Rakyat Adalah Alat Untuk Memenuhi Kebutuhan Negara Facebook Twitter WhatsApp

Pada intinya, negeri ini, kemanusiaan harus ditingkatkan. Kesadaran dan kepedulian harus dinomorsatukan. Karena negeri ini buka liberal, negeri ini menjunjung tinggi kemanusiaan (harusnya), negeri ini demokratis (yang dibungkam).

 

Negeri ini kemanusiaan? Benar, dulunya. Sekarang, negeri ini kritis kemanusiaan. Bekerja dengan akal itu harus, bekerja dengan hati itu kemanusiaan. Menekan rakyat dengan alibi investasi, menambah devisa negara, menambah investor. Andaikan, ada investor, tiada rakyat, apa yang menjadi alat pemuas investor? Alat? Hm, sepertinya rakyat. Rakyat memang alat, sepertinya. Rakyat adalah alat untuk memenuhi kebutuhan negara, kepuasan pejabat negara.

 

Ada yang jauh lebih penting dari nilai. Moral. Sayangnya, negeri ini amat sangat krisis moral. Negeri ini demokratis mengagungkan musyawarah. Dua fraksi menolak, tujuh sepakat, diketok palu. Dimana permusyawaratannya? Untuk para wakil rakyat, jangan lupa, gelar Anda masih wakil. Rakyat masih memegang kedaulatan tertinggi (harusnya). Sekali rakyat Indonesia tak bisa menahan amarah, banyak orang jenius bersatu, orang yang  baik tak lagi diam, orang yang benar tak lagi bungkam, jabatan kalian yang melayang.

 

Oh, tidak semudah itu rakyatku! Pemerintah punya TNI, POLRI, turun, menindaklanjuti yang mengancam pemerintah. Seharusnya, dengan membludaknya aksi seperti ini, pemerintah sadar, ada yang mau disampaikan rakyat. Para wakil harusnya mendengarkan, menyampaikan, serta mengolah dengan baik dan benar, bukan malah menindas dan merasa paling benar. Jangan gunakan rakyat yang polos dan tak tahu apa-apa sebagai alat untuk menindas rakyat. Militer yang maju ke jalanan, itu sebenarnya enggan, tapi sudah ada ikatan untuk melaksanakan perintah. Sayangnya, perintahnya belum, tidak, tepat sasaran.

 

Para petinggi, kalian ada untuk negeri ini bukan untuk menyakiti penduduk negeri ini, kalian ada di sana untuk menjaga negeri ini. Bukan menjaga dengan ‘menginjak’ kami; rakyat kecil yang hanya ingin dihormati.

 

Indonesia pernah sakit, indonesia pernah jatuh, indonesia pernah dijajah, indonesia pernah merasakan semua pahit. Hadirnya para pemimpin, membawa kami untuk bangkit bersama-sama, mengambil keputusan terbaik untuk satu Indonesia. Lantas, Omnnibus Law, malah menyakiti harga diri Indonesia melalui orang kecil yang uang hari ini untuk makan hari ini, esok urusan esok. Lalu, di mana baiknya?

 

Menekan jumlah pengangguran? Tidak juga. Gelar pegawai tetap dihapuskan. Membuka besar-besaran peluang pengangguran mendapat lowongan pekerjaan, membuka lagi seluas-luasnya peluang bagi pekerja di-PHK tanpa alasan. Impas, kan?

 

Penghapusan upah minimum, pemerataan upah minimum di semua daerah. Maaf. Mau samakan upah minimum,  samakan dulu infrastrukturnya, perkembangan kesehatan, pendidikan teknologi, dan kebutuhan pangan di setiap daerah, samakan! Jangan hanya menyamakan upah tanpa berpikir kebutuhan penduduk akan tercukupi atau justru minus.

 

Bagaimana orang luar Jawa akan mendapat upah yang sama dengan orang Jawa? Padahal, orang luar Jawa mendapat harga barang lebih tinggi. Lantas, mau disamakan? Sederhananya, ini memperkaya pengusaha besar, memperburuk kondisi pribumi.

 

Sayangnya, tulisan-tulisan ini hanya opini, hanya suara yang merambat di udara, pendengarnya pergi, berbalik bicara agar tak mendengar opini Kita yang bukan siapa-siapa. Jika, fraksi dibungkam, orang yang sebenarnya masih berpengaruh tertahan, lalu, rakyat turut andil dan masih tidak didengarkan, tidak lagi ada diskusi ulang untuk mempertimbakngkan, suara rakyat melayang-layang, tak terlihat, lalu hilang.

 

Tangguhlah negeri ini. Kita dalam kondisi yang tidak baik, uang dan politik sedang membumi, kemanusiaan melangit, semakin tinggi, kemudian, hilang. Benar, demokrasi dibungkam. 

 

Pasal 1 ayat 2 : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

 

Pasal 28E ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

 

Dua di antara sekian banyak. Keduanya dibungkam, keduanya ditahan, tak sesuai bagaimana harusnya dilaksanakan. UUD 1945 – LANDASAN KONSTITUONAL – masih diabaikan. Sepertinya hanya dua pilihan, Amandemen Undang-Undang Dasar atau Amandemen Pemerintahan.

 

Sahabati Virly

Komentar Sahabat/i :


©2017-2018 PMII Surabaya Selatan.