Website dalam tahap dikembangkan! Pantau perkembangannya klik disini Sahabat

Jangan Sampai Selangkangan Kita Diobok-obok Negara

Jangan Sampai Selangkangan Kita Diobok-obok Negara Facebook Twitter WhatsApp

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berulah. Mereka akan mengusung RUU yang bermaksud mengobok-obok selangkangan dan kehidupan pribadi rakyat Indonesia. Kita akan merasa tidak aman dalam kehidupan rumah tangga, karena negara akan hadir di setiap tempat tidur warganya.

Dengan kemunculan Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, menimbulkan amarah, kecaman, serta penolakan keras oleh aktivis gender karena dianggap mengembalikan perempuan ke dalam ranah domestik yang dapat memunculkan KDRT.

RUU Ketahanan Keluarga menyoroti  permainan seksual perbudakan, disiplin, penyerahan yang bersifat fasis dan otoriter. Bagaimana dengan fantasi seksual? Apakah akan diatur undang-undang pula?

Penetapan peran perempuan yang sangat sempit, sebagai pendamping suami yang ruang geraknya dibatasi di ranah domestik. RUU Ketahanan Keluarga dalam bentuknya yang sekarang mengatakan perempuan harus tinggal di rumah untuk mengurus suami dan anak-anak.

Sebaliknya, RUU tersebut tidak menjabarkan secara detail apa yang menjadi kewajiban suami, hanya bahwa dia adalah kepala keluarga. Peran laki-laki yang kembali dikukuhkan sebagai kepala keluarga. Hal ini akan semakin melahirkan konsep keluarga yang kaku dan tidak mendukung upaya-upaya penghapusan kekerasan berbasis gender.

Lalu bagaimana dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengenai hal ini? Apakah mereka akan mengundurkan diri dari jabatan mereka dan mengenakan celemek untuk memasak serta menjadi ibu rumah tangga penurut?

Hal ini sama sekali tidak sesuai realitas perempuan yang mencampur-adukkan etika dan moralitas dengan hukum. Banyak bab dalam RUU itu menyangkut etika dan moralitas yang masuk dalam ruang lingkup agama dan adat. RUU tersebut juga berusaha terlalu banyak mengatur relasi suami-istri secara berlebih dan tidak diperlukan.

Bila RUU ini disahkan, dampaknya akan melemahkan perempuan, membatasi akses pada sumber-sumber pendidikan, budaya, politik dan ekonomi, dan menurunkan taraf hidup mereka secara keseluruhan.

RUU Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) lah yang harus segera disahkan karena RUU ini dapat mencakup segala problematika di atas. RUU PKS telah dibahas selama empat tahun dan belum disahkan juga meski sudah mendesak karena angka kekerasan seksual meningkat terus setiap tahunnya.

Sedangkan RUU ketahanan keluarga mengabaikan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW

Bukannya melindungi, RUU Ketahanan Keluarga malah merupakan ancaman, tidak hanya kepada perempuan, anak dan keluarga, tapi juga kepada penerapan UUD 1945 (karena banyak pasal yang bertentangan dengan hak asasi manusia) 

Lebih buruk lagi, mereka para legislator  juga melakukan subversi terhadap negara Indonesia di dalam lembaga legislatif itu sendiri. Betapa ironisnya negara kita.

Komentar Sahabat/i :


©2017-2018 PMII Surabaya Selatan.